Berita Politik - Djarot Usulkan Pilgub DKI Dipilih Presiden Dan Ditentukan Oleh DPRD

Berita Politik - Gubernur DKI Jakarta saat ini, Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak menggunakan sistem pemilu lagi. Djarot mengusulkan wacana tersebut untuk dimasukkan di dalam perubahan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI. Sebelumnya, usulan yang datang dari Djarot tersebut sudah pernah ditentang oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah terlebih dahulu menentang wacana itu.

Djarot menilai alasan Ahok menentang usulan tersebut karena saat ini calon Gubernur yang diusulkan tersebut datang dari fraksi-fraksi di DPRD.

"Yang kami usulkan itu presiden yang mengajukannya, sama halnya dengan wali kota dimana diajukan oleh Gubernur kemudian ditentukan oleh DRPD, seperti itu," kata Djarot yang ditemui usai meresmikan penempatan mobil pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Komplek Perkantoran BIN, hari Jumat (22/09/2017).

Dia juga mencontohkan dalam pemilihan wali kota dimana ditunjuk oleh gubernur dengan tanpa adanya pemilihan langsung. Djarot menilai hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan agar pemimpin daerah bisa klop dalam melakukan pekerjaan. - Tangkas Online

"Supaya wali kota dan juga wakilnya bisa klop. Bisa bekerja sama dengan baik. Dari beberapa kasus yang terjadi di pilkada ini, belum ada waktu satu tahun kepala daerah dan juga wakilnya pecah kongsi, berkelahi," ungkap Djarot.

Uchok Sky Khadafi yang merupakan pengamat anggaran politik dan juga merupakan Direktur Center for Budget Analysis mengatakan bahwa usulan tersebut tidaklah demokratis. Karena dalam usulan perubahan UU No 29 tahun 2007 itu tentu akan menjadi sebuah kemunduran untuk demokrasi di Indonesia.

"Tentu kita akan mengalami kemunduran dalam kegiatan demokrasi. Padahal kita sudah melangkah hingga sejauh ini," kata Uchok.

Selain itu, dia juga menambahkan, pemilihan tersebut akan sangat rawan akan terjadinya KKN. Sebab, nantinya sistem yang dijalankan tidak terbuka. Selain itu jika pemilihan lewat DPRD lewat usulan presiden bisa merampas hak dan juga kedaulatan dari rakyat.

"Untuk itu, usulan tersebut harus ditolak dengan alasan apapun," katanya.

Baca lainnya : Berita Entertainment - Tora Sudiro Didukung Orang Terdekatnya Selama Terjerat Kasus Psikotropika